Ulasan Lengkap Mengenai Hak Guna Usaha

Hak guna usaha atau bisa disingkat HGU adalah suatu hak untuk mengusahakan tanah milik negara dalam jangka waktu tertentu. Dan yang boleh memegang hak ini hanyalah warga negara atau badan hukum di Indonesia, yang artinya tidak bisa dipegang oleh WNA (kecuali dalam kasus tertentu).

Hak Guna Usaha

Membahas Tuntas Hak Guna Usaha (HGU)

Setidaknya itulah definisi bukan secara real mengenai HGU yang bisa dilihat pada UU Nomor 5 Tahun 1960, karena tentunya ada penjelasan yang lebih luas dan spesifik. Apa saja sih hal lain yang perlu diketahui khususnya bagi Anda calon pemilik hak guna ini? Langsung saja disimak ulasan berikut ini!

1. Jenis Tanah Negara Apa Saja yang Termasuk dalam HGU?

Dalam perinciannya di Kitab Undang-Undang Pokok Agraria, saat ini pemerintah hanya memberikan HGU untuk tanah negara yang dalam perencanaannya akan dibuat sebagai lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Jika diperhatikan, semuanya merupakan lahan yang masuk dalam kategori hutan produksi.

Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia dari sejak dahulu kala memang sangat berinisiatif untuk memajukan produktivitas di dalam negeri, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui stabilnya perekonomian, memperbanyak lapangan kerja, dan merealisasikan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang lebih terjamin.

2. Siapa Saja yang Berhak atas HGU?

Selain telah disebutkan di bagian pendahuluan bahwa hak guna usaha hanya diperuntukkan kepada WNI dan badan hukum Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh negara, hak guna ini juga memiliki persyaratan lain seperti luas tanah yang akan digunakan minimal harus 5 hektar dan dengan luas maksimal 25 hektar.

Tentunya bukan hal mudah bagi orang yang memiliki modal terbatas dan mungkin hanya sanggup mengelola tanah 1 sampai 2 hektar saja. Itu semua ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang matang mengenai pendapatan dan beban, juga sekaligus kewajiban pemilik HGU untuk membayar uang pemasukan kepada negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.

3. Sistem Jangka Waktu yang Harus Dipatuhi oleh Pengguna HGU

Pada umumnya, WNI atau badan hukum yang terdaftar sebagai pemilik lahan dalam hak guna usaha, diberi waktu oleh pemerintah untuk memanfaatkan tanah milik negara dengan jangka waktu paling lama 25 tahun (kecuali jika suatu badan hukum atau perusahaan besar membutuhkan waktu yang lebih lama, maka bisa diberikan waktu paling lama 35 tahun) dan apabila memenuhi kriteria, maka boleh mengajukan permohonan atau plea untuk memperpanjang penggunaan lahan dengan jangka waktu paling lama 25 tahun.

4. Prosedur yang Wajib Diketahui oleh Pengguna HGU

Prosedur yang merupakan esensi dari setiap kegiatan badan hukum merupakan hal yang wajib diketahui oleh setiap calon pengguna HGU. Selain dari orientasi khususnya, penjelasan mengenai HGU dalam Undang-Undang Pokok Agraria, subjek atau orang yang berhak menjadi pengguna hak guna usaha, hingga sistem yang meliputi jangka waktu maksimum WNI atau suatu badan hukum bisa memanfaatkan lahan milik negara.

Beberapa prosedural tersebut digunakan ketika pemberian hak guna pertama kali hingga proses peralihan dan juga penghapusan. Semuanya melalui proses pendaftaran yang meliputi perhitungan luas lahan, perencanaan dan pembukuan tanah, dokumen pendaftaran sebagai bukti hak-hak atas tanah dan peralihannya, lalu yang terakhir adalah alat pembuktian berupa surat-surat tanda bukti hak yang diakui oleh negara.

Itulah tadi ulasan lengkap mengenai hak guna usaha yang semoga bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi Anda calon pengelola tanah negara. Pemerintah dari tahun ke tahun telah berupaya keras untuk meningkatkan perekonomian negara, bukti konkretnya bisa dilihat dari HGU yang hanya menginzinkan WNI atau badan hukum di Indonesia saja sebagai penggunanya.

Gravatar Image
Honesty is the currency of wherever you are